Notulen Kegiatan Sosialisasi PBDT 2015

Notulen Kegiatan Sosialisasi PBDT 2015

Tanggal Kegiatan: 19 Mei 2015

Tempat: Kantor Bupati Lantai 1, Sedadap

Waktu: 09.00 – 12.00

Moderator: Sefrianus, S.IP (Kepala BAPPEDA)

Penyaji: Agung Nugroho, S.S.T (Kepala BPS)

Uraian pelaksanaan kegiatan: Sosialisasi berjalan lancar dan antusias.

Pertanyaan:

1.        Dinas Pertanian

·           Khusus untuk data pertanian, mengapa pengambilan sampel yang digunakan masih pola lama?

·           Memberikan beberapa saran:

-            Dalam rangka ketahanan pangan, sebaiknya program raskin perlu dievaluasi

-            Pengalokasian dana untuk kemiskinan minimal 10% dari APBD

-            Basis data agar diperbaiki

Tanggapan

·           Metode pengambilan sampel pertanian dilakukan secara acak, hasilnya dari beberapa ratus ubinan yang dilakukan untuk menggambarkan keadaan sampai timgkat kabupaten

·           Indikator kemiskinan didapatkan dari survei secara nasional.

2.        Dinas Kehutanan dan Perkebunan

·           Apakah kriteria miskin menurut BPS?

·           Menyarankan agar mensinergikan basis data terpadu dengan program

Tanggapan

·         Kriteria miskin yang digunakan BPS adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutukan dasarnya. Data kemiskinan diperoleh dari pencacahan SUSENAS yang menggunakan pendekatan pengeluaran, bukan dari pendapatan.

·         Program yang ada berupa KIP, KIS dan KKS, hanya untuk mengurangi beban kemiskinan, belum untuk menanggulangi kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan di Kabupaten Nunukan bukan kemiskinan absolut tetapi kemiskinan struktural karena keterbatasan infrastruktur.

3.        BPMPD

·      apakah ada kegiatan survei potensi desa perwilayah?

·      Menyarankan agar program kemiskinan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi setempat

Tanggapan

Secara sosial ekonomi, datanya sudah ada, data BPS sudah termasuk lengkap tetapi penggunaannya yang masih belum maksimal.

4.        Kecamatan Sebuku

·      Mengapa belum ada koordinator statistik kecamatan (KSK) di Kecamatan Sebuku?

·      Bagaimana perlakuan RTS yang bergabung dengan Kecamatan Tulin Onsoi?

·      Bagaimana perlakuan untuk penduduk pendatang yang memiliki NIK daerah asal?

Tanggapan

·      KSK di Kecamatan Sebuku sudah ada, tetapi berdasarkan PERKA BPS, KSK BPS ditempatkan di BPS Kabupaten, bukan di Kecamatan.

·      RTS telah dikelompokkan berdasarkan 16 kecamatan.

·      BPS tetap menggunakan konsep penduduk, yaitu mereka yang tinggal di suatu dareah selama minimal 6 bulan atau berniat menetap di suatu daerah selama 6 bulan lebih, sehingga tidak masalah jika NIK berbeda dengan tempat tinggal.

5.        Kecamatan Lumbis

·      Bagaimana dengan PNPM yang sudah tidak aktif?

·      Data hasil verifikasi agar ditampilkan secara terbuka kepada masyarakat

·      Menyarankan agar dibuatkan sawah percontohan / BULOG agar masyarakat dapat membeli beras lokal

·      Menyarankan agar dibuatkan stiker di rumah bagi masyarakat penerima bantuan.

Tanggapan

·      petugas fasilitator FKP juga direkrut dari UPK.

6.        Kecamatan Sembakung

·      Bagaimana sistem pendataan yang dalam satu rumah terdapat lebih dari satu kepala keluarga?

·      Tersedia lahan untuk pertanian yang belum digarap

Tanggapan

·         BPS menggunakan konsep rumah tangga, bukan keluarga.

7.        Kecamatan Sembakung Atulai

·      Mengusulkan agar membuat indikator miskin versi Kabupaten Nunukan menurut wilayah pesisir, pedalaman dan perkotaan

8.        Kecamatan Sebatik Tengah

·      Menyarankan agar BPS ikut melibatkan TKSKM untuk pendataan

·      Menyarankan agar dilakukan FKP lagi setelah pendataan

9.        Kecamatan Sebatik

·      Menyarankan agar kecamatan dapat lebih dilibatkan secara intensif

10.    Kecamatan Sebatik Barat

·      Bagaimana perlakuan pendataan penduduk bagi yang tidak memiliki identitas

11.    Kecamatan Nunukan Selatan

·      Menyarankan agar BPS langsung melakukan sosialisasi ke kecamatan dan kecamatan yang memfasilitasi

12.    Kecamatan Krayan

·      Bagaimana menentukan masyarakat yang miskin?

Tanggapan

Menentukan masyarakat yang miskin dilakukan pada saat Forum Konsultasi Publik dengan beberapa kriteria yang dapat diusulkan salah satunya adalah adanya ART dengan keterbatasan fisik, penyakit kronis/menahun, sebagian ART usia sekilah dan lansia serta dinilai sangat miskin oleh masyarakat setempat.

13.    Kecamatan Sebatik Timur

·      Mengusulkan agar hanya ada satu data akurat yang digunakan sebagai acuan, perekrutan petugas pendataan yang selektif, waktu pendataan yang lebih lama untuk menghindari masyarakat yang tidak sempat terdata, serta agar hasil pendataan disampaikan ke desa dan kecamatan

14.    KODIM 0911

·      KODIM 0911 Nunukan menyatakan siap membatu dengan melibatkan BABINSA dan BABIDKAMTIBMAS

15.    POLRES NUNUKAN

·      POLRES Nunukan akan memberikan dukungan keamanan terhadap petugas pencacah di lapangan.

·      Mendukung keterlibatan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS dalam pendataan

16.    DISPERTANAK

·      DISPERTANAK akan mengecek jumlah pabrik yang ada, apakah masih cukup atau tidak.

·      DISPERTANAK sangan terbantu dengan adanya keterlibatan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS dalam penyaluran pupuk bersubsidi.